Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, saat bertukar cinderamata usai pertemuan kunjungan kerja spesifik ke Korem 043/Garuda Hitam di Provinsi Lampung. Foto: Balggys/vel

PARLEMENTARIA, Lampung - Rombongan Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Korem 043/Garuda Hitam di Provinsi Lampung. Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, dalam rangka meninjau kesiapan pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) baru yang direncanakan mencakup wilayah Provinsi Lampung dan Bengkulu.

Dalam pernyataannya, Dave Laksono menjelaskan bahwa pembangunan Kodam merupakan bagian dari program strategis nasional di bidang pertahanan, sebagaimana telah digariskan oleh Presiden RI dalam kerangka pembangunan pertahanan negara yang masif dan terintegrasi.

“Ini sesuai dengan program pembangunan pertahanan yang dimulai oleh Presiden kita, untuk memastikan target-target pertumbuhan ekonomi, kestabilan politik nasional, dan penguatan kekuatan pertahanan negara. Maka itu dibutuhkan pembentukan Kodam-Kodam di seluruh Indonesia,” ujar Dave, Jumat (4/7/2025).

Untuk tahap awal, pemerintah merencanakan pembangunan lima Kodam baru pada tahun ini, dan salah satunya akan dibangun di Lampung. Namun, setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan ketersediaan anggaran dalam APBN, pembangunan lima Kodam tersebut akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.

“Kita akan cicil. Targetnya, ke depan setiap provinsi memiliki satu Kodam. Ini adalah upaya membangun sistem pertahanan yang merata dan responsif terhadap kebutuhan masing-masing wilayah,” tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi I juga menyoroti sejumlah tantangan yang harus diatasi dalam proses pembangunan, terutama terkait pendanaan dan penyediaan lahan. Kehadiran Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dalam pertemuan tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk mendukung program strategis ini.

“Kendala-kendala seperti anggaran dan soal lahan pasti ada, tapi bisa diselesaikan. Pemerintah provinsi menunjukkan keseriusannya dengan komitmen untuk hibah lahan. Dukungan dari kementerian/lembaga terkait juga sangat dibutuhkan untuk memastikan percepatan pembangunan Kodam di sini,” jelas Dave.

Lebih lanjut, Komisi I menekankan pentingnya pembangunan Kodam yang tidak hanya berorientasi pada aspek militer, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.

“Pembangunan ini harus memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif. Kehadiran personel TNI dalam struktur Kodam nantinya harus memiliki fungsi yang nyata dan memberikan manfaat besar kepada masyarakat,” tutup Dave.

Kunjungan ini menjadi bagian dari pengawasan DPR RI terhadap implementasi kebijakan pertahanan nasional serta sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga keutuhan dan keamanan negara. (gys/aha)